Usaha Mengatasi Kesulitan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Konten [Tampil]

Usaha Mengatasi Kesulitan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melaksanakan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Pebruari 1946, pemerintah mulai memprakarsai perjuangan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai diberikut :


1. Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya pemberian dan dogma rakyat kepada Pemerintah RI.


2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawaban eksklusif terkena perkara ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini ialah untuk memperoleh akad yang lingkaran dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, menyerupai :

a. Perkara produksi dan distribusi makanan

Dalam perkara produksi dan distribusi materi masakan disahkan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

b. Perkara sandang

Mengenai perkara sandang disahkan bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM sanggup dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c. Status dan manajemen perkebunan-perkebunan

Mengenai perkara evaluasi kembali status dan manajemen perkebunan yang ialah perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, perkara status dan manajemen perkebunan ini sanggup diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini mengulas perkara perekonomian yang lebih luas, menyerupai aktivitas ekonomi pemerintah, perkara keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wapres Drs. Moh. Hatta mempersembahkan masukan-masukan yang berkaitan dengan perkara rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula ialah materi ekspor yang penting, oleh lantaran itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diperlukan sanggup dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.

Saran yang disampaikan oleh Wapres ini sanggup direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) menurut Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 terkena pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).


3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini ialah tubuh tetap yang bertugas membuat planning pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin eksklusif oleh Wapres Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan mempersembahkan masukan kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melaksanakan negosiasi dengan pihak Belanda.


Semua hasil panutan ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, lantaran situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda menimbulkan sebagian besar tempat RI yang mempunyai potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai tempat minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II menimbulkan kesusahan ekonomi semakin memuncak.


4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wapres Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini mencakup penyempurnaan manajemen negara, Angkatan Perang dan pegawapemerintah ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.


5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya aktivitas ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 terkena perjuangan swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi materi pangan dalam aktivitas ini, Kasimo menyarankan biar :

  1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha.;
  2. Di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul;
  3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan;
  4. Disetiap desa dibuat kebun-kebun bibit;
  5. Tranmigrasi.


6. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. melaluiataubersamaini dibentuknya PTE juga diperlukan sanggup dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga sanggup memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan biar pemerintah tempat usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak sanggup berjalan dengan baik. PTE spesialuntuk bisa mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akhir dari Agresi Militer Belanda.


Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga memmenolong perjuangan ekonomi pemerintah ialah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

Posting Komentar

Silahkan sampaikan tanggapan, kritik dan saran Anda. Tuangkan dalam kolom Komentar.
Terima kasih.

Lebih baru Lebih lama

Advertisement

Advertising